Sinopsis

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan asli daerah, dan hasilnya dipakai untuk membiayai jalan, layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan publik lainnya. Namun aturan yang baik belum menjamin hasil yang baik. Pajak baru terkumpul bila pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, dan pengawasan berjalan tertib. Karena itu, aspek administrasi menjadi pokok pembahasan buku ini.

Pembahasan tentang pajak daerah perlu diperbarui seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Aturan baru ini membawa perubahan besar, antara lain penggabungan pajak berbasis konsumsi menjadi pajak barang dan jasa tertentu serta penerapan opsen pajak kendaraan bermotor dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Buku ini disusun agar pembaca, terutama mahasiswa hukum, dapat memahami perubahan tersebut dengan bahasa yang sederhana.

Buku ini terdiri atas tiga bab. Bab I membahas landasan teori dan dasar hukum. Bab II menguraikan mekanisme administrasi pajak daerah. Bab III membahas permasalahan, penegakan hukum, dan upaya hukum. Seluruh bahan disusun dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga pemerintah yang dapat ditelusuri kembali oleh pembaca melalui catatan kaki.